DINAS TANAM-TANAM. KAB. SONGGO BUMI: May 2011

BAB IV Pembahasan Pengelolaan Teknologi Informasi Dinas Pertanian Klaten Pengembangan TI dan Egov sudah banyak dilakukan oleh Pemda. Namun ternyata tidak semua Pemda mengikuti mekanisme standar dalam setiap proyek TI. Tidak juga asal-asalan, namun birokrasi proyek sesuai aturan nasional tidak sepenuhnya bisa mengakomodir manajemen proyek TI. Apa yang terjadi? Pada umumnya banyak kegiatan pembangunan dalam pemerintahan daerah diimplementasikan dalam wujud proyek-proyek. Karena itu kegiatan Pemerintah seringkali diidentikkan dengan proyek. Dan ini acap kali menjadi lahan basah yang diincar banyak pihak, termasuk berbagai rekanan Pemerintah Daerah dan broker-broker. Sesuai dengan ketentuan baku pelaksanaan pembangunan daerah, sebuah proyek disusun dalam format birokrasi tertentu. Hanya saja, tidak semua prosedur dan persyaratan baku yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan proyek hingga menghasilkan sebuah produk tertentu dipenuhi secara tertib. Satu hal yang simple adalah lemahnya penggunaan data sebagai dasar penyusunan perencaan dan implementasi proyek. Dasar asumsi masih cukup dominan untuk menyusun sebuah proyek Pemerintah. Sebagai satu-satunya lembaga teknis daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi daerah, maka tugas pokok dan fungsi Badan Publik di Dinas Pertanian Kabupaten Klaten bukan hanya mengelola E-Government saja, namun semua kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang menyangkut ke-Teknologi Informasi-an. Mendasari pada tugas pokok dan fungsi tersebut, maka visi Badan Publik Dinas Pertanian adalah “mewujudkan good governance dan pelayanan umum yang terbaik, promosi daerah serta meningkatan kesejahteraan masyarakat melalui TI Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badn Publik pada Dinas Pertanian memiliki misi ke dalam (pemerintahan) dan misi kemasyarakatan. Beberapa misi yang diemban antara lain pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Teknologi Informasi, Sistem komunikasi, training pegawai serta integrasi sistem Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten. Bagi sektor publik, misi yang dilaksanakan adalah menjadi motor penggerak komunitas Teknologi Informasi & multimedia melalui program E-Government Kabupaten Klaten Dengan demikian stakeholder yang terlibat dalam implementasi Teknologi Informasi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Publik Dinas Pertanian mencakup seluruh Satuan Kerja dan pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten dan masyarakat Klaten sendiri terdiri dari berbagai kalangan, baik pendidikan dan akademisi, pedagang/pengusaha, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Idealnya sebuah pengembangan Teknologi Informasi didasari pada Master Plan & Blue Print yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun pada prakteknya tidak bisa kondisi ideal itu diwujudkan. Daerah sebagai lembaga otonom tentu saja tetap menjadi bagian dari NKRI. Status ini menjadikan ketergantungan daerah pada kebijakan pusat, termasuk dalam pengembangan. Pada kenyataannya penyusunan Program Kerja dan implementasinya dapat menjadi tidak konsisten ketika anggaran yang diajukan guna mendukung Program Kerja tahunan tersebut tidak disetujui. Akhirnya tolok ukur keberhasilan pengembangan Teknologi Informasi Daerah tergantung pada ada tidaknya anggaran yang dialokasikan di bidang Teknologi Informasi, baik untuk kepentingan internal Pemerintah Daerah maupun dalam rangka mencukupi pengembangan Teknologi Informasi publik. Program Kerja disusun bila tidak ada alokasi anggaran menjadi sangat berat, bahkan tidak mungkin dilaksanakan. Tidak jarang penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lebih banyak didominasi berbagai kegiatan rutin dan pembangunan yang berdana, disamping kemampuan melakukan improvisasi dengan memanfaatkan dana yang ada. 1.Manajemen Informasi Manajemen informasi diartikan sebagai koleksi dan pengelolaan informasi dari satu atau lebih sumber dan distribusi dari informasi tersebut ke satu atau lebih pengguna. Manajemen dalam hal ini diartikan sebagai pengorganisasian dan pengendalian terhadap struktur, pengolahan dan penyampaian informasi. Sebelum thn 1970an, manajemen informasi hanya mengelola berkas kertas, tapi mulai 1970an mengelola juga berkas elektronis (penggunaan TI merubah cara pengelolaan ini). Manajemen Informasi perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan kemampuan mengolah informasi. 2.Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SMSDM) merupakan sebuah bentuk interseksi/pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan teknologi informasi. sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktifitas-aktifitas MSDM seperti dalam hal perencanaan, dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan/enterprise resource planning (ERP). Secara keseluruhan sistem ERP bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam satu sistem basisdata yang bersifat universal. Keterkaitan dari modul kalkulasi finansial dan modul MSDM melalui satu basisdata yang sama merupakan hal yang sangat penting yang membedakannya dengan bentuk aplikasi lain yang pernah dibuat sebelumnya, menjadikan aplikasi ini lebih fleksibel namun juga lebih kaku dengan aturan-aturannya. Proses dan Prosedur Untuk melayani kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat maka lembaga-lembaga terkait sesuai dengan eselon masing-masing menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pejabat tersebut bertanggung jawab kepada atasan yang menunjuknya. Pada tingkatan ini PPID melakukan tugas dan wewenang untuk mengelola informasi yang dilaksanakan di unit satuan kerja itu dengan mempersiapkan dan memberikan data yang diminta oleh pemohon, pemohon itu dapat berupa orang perseorangan, atau organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi pemerintahan lainnya yang memerlukan data terkait dengan fungsi tugas dan wewenang organisasinya. 3.Teknologi Informasi Sebenarnya istilah information technology (IT) yang di bahasa Indonesia-kan dengan teknologi informasi (TI) ini mulai populer di penghujung tahun 1970-an. Di masa itulah teknologi informatika dikenal dengan sebutan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik. Kemudian, satu dasawarsa berikutnya terjadi perkembangan yang cukup menakjubkan dimana teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan teknologi komputer beserta perangkat elektronik lainnya (software, hardware, elektronik digital, dll) berpadu dengan teknologi komunikasi menghasilkan apa yang dikenal saat ini dengan“internet”. Internet ini adalah suatu kumpulan yang luas dari jaringan-jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan menggunakan jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia. Dengan adanya internet ini menjadikan manusia dapat secara mudah berkomunikasi antara satu dengan lainnya diseluruh dunia, bukan hanya bersifat verbal melainkan juga berupa visualisasi, bahkan menjadikannya sebagai media berbagi informasi dan pengetahuan. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Situs web pemerintah daerah dimaksudkan untuk diterapkan dan digunakan pada instansi-instansi pemerintah daerah yang secara teratur berhubungan satu sama lain, serta harus memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat.

DINAS TANAM-TANAM. KAB. SONGGO BUMI

SELAMAT DATANG

Sunday, May 29, 2011

bab IV

Bab III

Bab II

Bab I

Thursday, May 19, 2011

PUPUK ORGANIK CAIR

ABON LELE

PUPUK ORGANIK

About Me

Lagu lagu jawa

Followers